mengelola pedagang kaki lima (PKL)

mengelola pedagang kaki lima (PKL). Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi menuturkan, Kota Banjar menjadi salah satu wilayah percontohan pengelolaan dan penataan PKL. “PKL di Banjar itu dibuat zona khusus. Saya melihat warung-warung yang sudah ditata oleh pemdanya, sehingga jadi daerah tujuan wisata. Itu di pinggiran Sungai Citanduy, di tempat yang lain belum maksimal,” kata Dede usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Jalan AH Nasution Kota Bandung, kemarin. Menurut Dede, salah satu konsep untuk penataan dan pengelolaan PKL adalah seperti yang dilakukan oleh Bandung Timur Plaza dengan Kopanti (Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti). “Program ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kami sudah berdiskusi panjang. Idenya adalah bagaimana memberikan tempat yang layak buat PKL dan tentu nantinya ini akan menjadi investasi bagi para PKL. Tentu tidak mungkin dilakukan oleh Pemda, maka dengan adanya kerjasama dengan pemilik tempat dan developer serta Kopanti,” kata dia. Menurut dia, konsep yang ditawarkan oleh Bandung Timur Plaza tersebut sangat bagus karena bisa mengantisipasi praktik rentenir yang kerap menjerat PKL dan bunga yang diberikan para rentenir sangat tinggi sehingga sulit untuk dilunasi. antPara PKL yang selama ini tergolong dalam sektor usaha informal ternyata memberikan sumbangsih bagi pendapat asli daerah hingga 50 persen sehingga perlu dikelola dan ditata keberadaannya. “Pemasokan tinggi untuk daerah itu 50%-nya dari sektor informal. Artinya kita harus memiliki keberpihakan terhadap sektor informal. Kalau PKL, jadi dianggap tidak tertib karena berada di tempat yang tidak pas, tapi kalau ditempat ini bukan PKL jadi pengusaha,” ujar Dede.  Sumber : koran-sindo.com - 3 April 2013

mengelola pedagang kaki lima (PKL). Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi menuturkan, Kota Banjar menjadi salah satu wilayah percontohan pengelolaan dan penataan PKL.
“PKL di Banjar itu dibuat zona khusus. Saya melihat warung-warung yang sudah ditata oleh pemdanya, sehingga jadi daerah tujuan wisata. Itu di pinggiran Sungai Citanduy, di tempat yang lain belum maksimal,” kata Dede usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Jalan AH Nasution Kota Bandung, kemarin. Menurut Dede, salah satu konsep untuk penataan dan pengelolaan PKL adalah seperti yang dilakukan oleh Bandung Timur Plaza dengan Kopanti (Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti).
“Program ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kami sudah berdiskusi panjang. Idenya adalah bagaimana memberikan tempat yang layak buat PKL dan tentu nantinya ini akan menjadi investasi bagi para PKL. Tentu tidak mungkin dilakukan oleh Pemda, maka dengan adanya kerjasama dengan pemilik tempat dan developer serta Kopanti,” kata dia. Menurut dia, konsep yang ditawarkan oleh Bandung Timur Plaza tersebut sangat bagus karena bisa mengantisipasi praktik rentenir yang kerap menjerat PKL dan bunga yang diberikan para rentenir sangat tinggi sehingga sulit untuk dilunasi.
antPara PKL yang selama ini tergolong dalam sektor usaha informal ternyata memberikan sumbangsih bagi pendapat asli daerah hingga 50 persen sehingga perlu dikelola dan ditata keberadaannya. “Pemasokan tinggi untuk daerah itu 50%-nya dari sektor informal. Artinya kita harus memiliki keberpihakan terhadap sektor informal. Kalau PKL, jadi dianggap tidak tertib karena berada di tempat yang tidak pas, tapi kalau ditempat ini bukan PKL jadi pengusaha,” ujar Dede.
Sumber : koran-sindo.com – 3 April 2013

kota_banjar. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi menuturkan, Kota Banjar menjadi salah satu wilayah percontohan pengelolaan dan penataan PKL.
“PKL di Banjar itu dibuat zona khusus. Saya melihat warung-warung yang sudah ditata oleh pemdanya, sehingga jadi daerah tujuan wisata. Itu di pinggiran Sungai Citanduy, di tempat yang lain belum maksimal,” kata Dede usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Jalan AH Nasution Kota Bandung, kemarin. Menurut Dede, salah satu konsep untuk penataan dan pengelolaan PKL adalah seperti yang dilakukan oleh Bandung Timur Plaza dengan Kopanti (Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti).
“Program ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kami sudah berdiskusi panjang. Idenya adalah bagaimana memberikan tempat yang layak buat PKL dan tentu nantinya ini akan menjadi investasi bagi para PKL. Tentu tidak mungkin dilakukan oleh Pemda, maka dengan adanya kerjasama dengan pemilik tempat dan developer serta Kopanti,” kata dia. Menurut dia, konsep yang ditawarkan oleh Bandung Timur Plaza tersebut sangat bagus karena bisa mengantisipasi praktik rentenir yang kerap menjerat PKL dan bunga yang diberikan para rentenir sangat tinggi sehingga sulit untuk dilunasi.
antPara PKL yang selama ini tergolong dalam sektor usaha informal ternyata memberikan sumbangsih bagi pendapat asli daerah hingga 50 persen sehingga perlu dikelola dan ditata keberadaannya. “Pemasokan tinggi untuk daerah itu 50%-nya dari sektor informal. Artinya kita harus memiliki keberpihakan terhadap sektor informal. Kalau PKL, jadi dianggap tidak tertib karena berada di tempat yang tidak pas, tapi kalau ditempat ini bukan PKL jadi pengusaha,” ujar Dede.

Sumber : koran-sindo.com – 3 April 2013

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s